ASPIRASI F-PDI-P DPR TAK DIPEDULIKAN PEMERINTAH JOKOWI

By redaksi
On 17/09/2016 At 10:35

Category : FOKUS, NASIONAL

Responses : Comments are off for this post

Jakarta, politisiindonesia.co

Hubungan  Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dengan pemerintah  Jokowi-JK  nampaknya ‘’merenggang’’ dan kurang harmonis, karena  seakan-akan   pemerintah di bawah kendali Jokowi tak memperdulikan aspirasi para anggota F-PDI-P, khususnya  persoalan  Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 yang mengatur pencalonan di Pilkada.

Kini, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 yang mengatur pencalonan di Pilkada sudah diteken pemerintah. Hal itulah yang disesalkan F-PDI-P DPR.

Karenanya,  F-PDI DPR mendesak  rapat gabungan digelar kembali,  khusus guna membahas  aturan terpidana dengan hukuman percobaan yang dapat maju di Pilkada.

“Kita prinsipnya meminta terus  dilakukan pembahasan. Kita akan komunikasikan masalah tersebut kepada pihak pemerintah. Pemerintah harus betul-betul menyadari situasi bahwa kesimpulan itu belum tuntas,” kata anggota Komisi II dari fraksi PDIP Arif Wibowo kepada wartawan di DPR,  Jumat (16/9/2016).

Arif menegaskan, fraksinya keberatan bila peraturan pencalonan napi dengan hukuman percobaan langsung diteken. Sebab ada pembahasan aturan yang belum selesai.  “Kami akan mendesak pemerintah agar    rapat kembali dengan semua stakeholder. Pasal itu memang pasal yang tidak sempurna. Menyimpan banyak masalah. Sebaiknya ke depan harus dilakukan perubahan Undang-undang Pilkada.  Bukan hanya  menyangkut  persoalan terpidana percobaan sebagai calon,  posisi partai pengusung dan pendukung perlu juga dibahas tuntas,’’katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Juri Ardiantoro mempersilakan DPR untuk melakukan rapat pembahasan kembali. Ia juga mengatakan bagi siapapun yang menolak PKPU Nomor 9, dapat mengajukan review.’’Silakanlah rapat lagi. Faktanya ini dibahas sebulan lebih. Kan sudah pada tahu sikap KPU sampai ketok palu pun tidak berubah dari rumusan peraturan KPU atas tafsir Undang-Undang mengenai terpidana. KPU nggak ada yang berubah sikapnya,” jelas Juri terpisah di DPR, Jumat (16/9).

“Kalau kemudian ada siapa saja yang merasa peraturan KPU itu tidak benar, ya silakan direview. Mereview peraturan itu kan ada mekanismenya. Ada tiga  pihak yang dapat mengubah produk  dokumen hukum yang dikeluarkan DPR. Kedua,    Mahkamah Agung dapat membatalkannya. Atau ada perubahan Undang-Undang yang mengatur hal itu,”tukasnya (lk).

Comments are closed.