FORMAPPI:DPR TIDAK DIPERCAYA PUBLIK

 Jakarta, politisiindonesia.co

Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai buruknya kinerja DPR saat ini  tak sebanding dengan alokasi anggaran sebesar lebih Rp 5 triliun di APBN-P 2015. Bila tak dijaga dan diperhatikan, kepercayaan rakyat akan semakin runtuh terhadap DPR RI.

“Ini sama saja DPR mengkhianati kepercayaan rakyat, dan menistakan sendiri kehormatannya. Bila  tidak mau menjaga kehormatannya, DPR tak dipercaya publik, menghilangkan perwakilan rakyat,” kata  penelitii Formappi Djadijono  ketika menggelar konfrensi pers di kantornya di kantornya, Jl Matraman Raya, Jakarta Timur, Minggu (20/12/2015).

Formappi menilai, kinerja legislasi DPR hingga masa sidang II tahun 2015-2016 sangat rendah. Bahkan, kinerja legislasi DPR periode ini merupakan yang terburuk sejak pasca Reformasi.  Dalam pelaksanaan legislasi, DPR yang dipimpin Setya Novanto hanya tiga undang-undang yang dihasilkan dari 40 Rancanangan Undang-undang  Prioritas 2015. Tiga Undang-undang  tersebut adalah UU Pilkada, UU Pemda, dan UU Penjaminan.

Sementara dari kumulatif terbuka, DPR menghasilkan 13 UU seperti antara lain Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Polandia tentang kerja sama di bidang Pertahanan, dll. ”Ini prestasi terburuk yang dikerjakan DPR selama pasca Reformasi. Kami mencatat baru kali ini  hanya tiga Undang-undang sejak 1999. Dengan kata lain, kemampuan legislasi DPR hanya 7,5 persen,” ujar Peneliti Formappi Abdul Sahid lainnya.

Proses persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Setya Novanto, tambahnya,  berpengaruh terhadap kinerja DPR. ‘’Saat ini tak ada keseriusan, semangat dewan menjalankan fungsinya di sektor legislasi. Anggota DPR jalan-jalan sendiri, beberapa agenda sidang paripurna tidak terlaksana. Terkesan, DPR kehilangan arah secara substantif,” tukasnya.

Terkait kinerja anggaran, DPR dinilai bisa menyelesaikan tugas pembahasan dengan menyetujui RAPBN-P 2015 dan RAPBN-P 2016. Namun, belum ada pengaruh substantif DPR sesuai peran lembaganya yang mestinya menyampaikan aspirasi rakyat. Misalnya, yaitu dengan proyek pembangunan 7 mega proyek DPR.

“Dari sisi anggaran, DPR justru terkesan mengutamakan kepentingan sendiri lewat alokasi anggaran rumah aspirasi, dana pembangunan dapil, kenaikan tunjangan gaji anggota,” tuturnya.

Dari kinerja pengawasan, Formappi mencatat DPR sudah melakukan banyak rapat kerja (Raker), membentuk banyak Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus). Tapi, dari 40 Panja yang dibentuk, baru 3 Panja yang selesai bekerja.”Baru 7,3 persen dan sisanya tak jelas ke mana hasilnya itu,” ujarnya.(din)